Enrekang Menjelang Pemilihan

Akhir-akhir ini, kesibukan tiga pasangan calon Bupati sibuk mensosialisasikan diri. Dengan janji dan program, mereka datangi masyarakat, khususnya dipedesaan atau pelosok kampung. Sehingga untuk menemui mereka sangatlah sulit.

Janji ! itulah kata pamungkas yang diberikan untuk rakyat.
Calon satu mengatakan, kami sudah melakukan apa yang orang lain baru akan lakukan.
Satunya lagi, kalau saya jadi pemimpin, korupsi dan nepotisme akan saya hilangkan.
sementara calon terakhir menagatakan, akan saya angkat taraf hidup masyarakat dan menciptakan seribu lapangan pekerjaan.


Ah.....Gombal.....!

Enrekang sebagai daerah yang berbukit dan memiliki visi agropolitan masih ketinggalan dengan daerah lain. Saat La Tinro La Tunrung menjadi bupati, APBD Enrekang meningkat tajam dan angka terakhir berkisar 500 M. Fantastis Bukan.

Namun apa yang dilakukan untuk memajukan dan membangun Enrekang dengan dana seperti itu.

Salah seorang anggota dewan pernah mengatakan, angka yang tinggi itu tidak hanya membuat enrekang malah terpuruk dengan orang kaya barunya, namun, proyek yang dilaksanakan dengan uang itu justru mubasir.

Angka kemiskinan, pengangguran tiap tahun juga meningkat, persoalan petani tak kunjung selesai walaupun sudah ada Perusda yang mau menangani pembelian hasil patani. Pendidikan anak Enrekang pun kehilangan arah.

Apakah masih ada harapan dalam masyarakat ketika memilih pemimpin ke depan ?

Sepertinya Bulshit ?
Selengkapnya...

Penerima BLT banyak yang salah sasaran.

Enrekang--Bupati Enrekang Lody Sindangan dari awal mengingatkan agar yang mendapat BLT adalah mereka yang layak. Namun kenyataannya, data yang diterima para kepala lingkungan banyak yang salah sasaran, malah ada penerima yang sudah meninggal.

Data yang diterima Parepos, penerima BLT dikabupaten Enrekang sebanyak 12.306 dan BLT akan dibagikan secara serentak, Kamis 27 Juni di Kantor Pos dan Kantor Kecamatan.

Kepala Lingkungan Bungawalie, Abd Hakim yang menerima data penerima BLT, Rabu 25 Juni, mengatakan ada beberapa warganya yang seharusnya tidak layak mendapatkan BLT.

Hakim menjelaskan, dari 24 warganya yang ada dalam data, ada sekitar 4 orang yang seharusnya tidak layak mendapat BLT.

" Didata yang saya lihat ada janda pensiunan, ada pengusaha kecil, dan mereka inikan punya pendapatan sendiri," Kata Hakim.

Hakim juga menjelaskan, dilingkungan Indorangan juga banyak yang didata yang orangnya sudah meninggal.

Sebelumnya, dari beberapa pertemuan, Bupati Enrekang sudah mengingatkan agar penerima BLT adalah mereka-mereka yang layak mendapatkannya.

Dari data yang diterima, jumlah Rumah Tangga Miskin yang terbanyak menerima BLT ada di Kecamatan Baraka yakni sebesar 1.601 RTM, dan yang terkecil adalah Kecamatan Bungin dengan jumlah penerima sebanyak 526 RTM. (Mg15)
Selengkapnya...

SMA 1 masih jadi magnet.

ENREKANG--SMU Negeri 1 Enrekang masih menjadi magnet bagi para lulusan SMP di Kota Enrekang. Pada hari pertama pembukaan penerimaan siswa baru, tercata ada dua ratusan calon siswa baru yang mengambil formulir.

Muh. Mubaraq, yang ditemui saat mengambil formulir, Rabu 25 Juni mengatakan, SMU Negeri 1 menjadi pilihannya sebab di SMU 1 selain, fasilitas belajarnya cukup lengkap, banyak juga siswanya yang berprestasi.

" Saya tertarik masuk SMU 1 karena fasilitas belajarnya bagus dan saya mau seperti mereka yang berprestasi," Kata Mubaraq, Lulusan SMP 2 Enrekang.

Ungkapan senada juga diucapkan Hasbi, juga lulusan SMP 2 Enrekang, yang memilih SMU 1 Enrekang karena tertarik dengan kegiatan Ekskul Kepramukaan.

" Saya mau sekolah disini karena Ekskul Pramukanya Eksis dan banyak prestasinya," Kata Hasbi.

Ketua Panitia Penerimaan Siswa Baru (PSB) Abd. HAfid. S.Pd saat ditemui, mengatakan animo calon siswa baru mendaftar di SMU Negeri 1 cukup tinggi.

" hari pertama pembukaan saja, kita mendata ada duaratusan calon siswa yang mengambil formulir," Kata Hafid.

Hafid Menjelaskan, masa pengambilan Formulir akan berakhir hingga tanggal 2 Juli.
Selengkapnya...

Bupati Desak Penetapan Sekkab

ENREKANG--Bupati Enrekang H Lody Sindangan mengatakan bahwa jabatan Sekkab Enrekang
harus segera diisi oleh pejabat depenitif. Pasalnya, posisi ini sudah satu tahun
dijabat pejabat oleh pejabat sementara (Pjs).

Lody menegaskan, hal ini mendesak dilakukan mengingat pejabat sementara
Sekkab saat ini, Drs Alimuddin Ralla, akan memasuki masa pensiun.

Lowongnya jabatan sekda kata dia, akan berdampak besar pada pelayanan
publik. Apalagi kata dia, sekda merupakan penanggungjawab tertingga dalam
penggunaan anggaran.

"Jabatan sekkab ini ini harus menjadi perhatian kita, untuk segera diisi, karena tidak, maka akan menggangu pelayanan," ungkap Lody kepada wartawan kemarin.

Lody mengatakan bahwa dirinya akan berkunsultasi langsung dengan sekda provinsi Selasa hari ini, terkait posisi Sekkab Enrekang ini. "Waktu ketemu pak Sekda Provinsi belum lama ini, masalah ini sudah saya sampaikan.

Rencananya hari ini (Selasa red) saya ke Makassar, mudah-mudahan bisa ketemu Pak Gubernur dan saya langsung tanyakan masalah ini," jelas Lody.

Sebelumnya, tiga nama calon Sekkab Enrekang, telah mengikuti seleksi di Provinsi, masing-masing Asisten I M. Amiruddin, Kepala Diknas Enrekang, Djajadi Silamma, serta Kepala BPKD Enrekang H. Chaerul Latanro.

"Mengenai siapa yang akan ditunjuk menjadi Sekkab nantinya, itu kewenangan gubernur. Namun tidak tertutup kemungkinan nama lain yang akan mencul. Bisa saja kita ganti dengan nama yang lainnya, tergantung keinginan gubernur" katanya.(Mg15)
Selengkapnya...

Kewenangan Camat akan ditambah.

ENREKANG--Kewenangan Pemberian Izin bagi masyarakat seperti Izin usaha dan Izin
Mendirikan Bangunan akan dilimpahkan kepada camat. Kebijakan itu diambil Pemkab
Enrekang demi meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.

Bupati Enrekang H.M Lody Sindangan, mengatakan hal itu saat menyampaikan pidato
penutupan Diklatpim Tingkat III, Angkatan Ke-89, Selasa 24 Juni, di Aula Kantor BKD
Enrekang.

Menurut Lody, dalam masa pemerintahannya yang singkat, peningkatan pelayanan
masyarakat harus dimaksimalkan. " Saya mengajak para peserta Diklatpim dan juga
para pimpinan SKPD untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dalam
kepemimpinan saya yang singkat ini," Kata Lody.

Lody mengatakan, pemerintah saat ini tengah menyusun konsep pengalihan kewenangan
pemberian izin yang saat ini ditangani beberapa SKPD untuk dilimphkan pada
kecamatan.

" Camat sebagai ujung tombak pemerintahan harus diberikan kewenangan agar pelayanan
masyarakat bisa berjalan cepat," Kata Lody.

Saat dihubungi terpisah diruangannya, Asisten I Bidang Pemerintahan, Amiruddin,
yang saat itu juga ditemani Asisten III Budiman Dj dan Pymt Setda Enrekang
Alimuddin Ralla, mangatakan, pemberian kewenangan bagi para camat dalam
mengeluarkan izin semata-mata untuk lebih mendekatkan pelayanan bagi masyarakat.

" Kita saat ini sedang memikirkan konsep kewenagan apa saja yang dapat diberikan
pada Camat, tentu dengan petunjuk teknis dan mekanisme kerjanya," Kata Amiruddin.

Amiruddin menjelaskan, kewenangan yang akan dilimpahkan itu sesuai dengan tingkatan
kerumitannya. Sebab, kata Amiruddin, ada juga kewenangan yang dikeluarkan yang
perlu dikordinasikan.

" Kita lihat tingkatan kesulitannya, jika memang izin itu harus dikeluarkan tanpa
perlu kordinasi dan tidak rumit, ya kita beri kewenangan camat untuk
mengeluarkannya," Kata Amiruddin.


Selengkapnya...

Empat Partai Pendukung Hulapa Rapatkan barisan

ENREKANG--Menjelang masa Kampanye, Empat partai pendukung Hulapa, PBB, PDI-P, PPNUI
dan PBR kian merapatkan barisan membahas strategi memenangkan Hulapa.

Arsoni, yang dihubungi pertelepon, Selasa 24 Juni mengatakan, Senin kemarin, Empat
Partai itu melakukan pertemuan di Makassar untuk menggodok strategi dan bertemu
langsung dengan Umar Leha dikediamannya.

Menurut Arsoni, Empat Partai pendukung itu dalam masa kampanye sangat dibutuhkan
soliditasnya khususnya untuk menggalang basis massa mereka. " Kita saat ini terus
menggodok strategi untuk memberdayakan empat partai pendukung dalam menggerakkan
basis massa mereka," Kata Arsoni.

Arsoni juga membantah jika selama ini, empat partai pendukung Hulapa sudah akan
melarikan suara mereka dari Hulapa. " Mungkin karena yang kelihatan selama ini Umar
Leha dan Amin Palmansyah yang terus bergerak sehingga ada anggapan empat partai ini
melemah," Kata Arsoni.

Namun Arsoni memastikan jika Hulapa bersama Empat Partai itu tetap berkomitmen
untuk memenangkan Hulapa. Kemarin, Hulapa juga menerima dukungan dari 50 Kepala
Desa Se-Kabupaten Enrekang.
Selengkapnya...

Panwas merasa dilecehkan Tim Pasangan Calon.

ENREKANG--Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) Kabupaten Enrekang meresa dilecehkan oleh Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Enrekang terkait penurunan atribut pasangan calon. Panwas, bersama Satpoll PP dan Dinas Tata Ruang, Senin, 23 Juni akhirnya menurunkan atribut pasangan calon yang masih terpasang.

Sebelumnya, Panwas menyurati tiga pasangan calon agar segera menurunkan atribut calon sampai tanggal 21 Juni, hingga batas waktu ditentukan, namun kenyataannya setelah panwas turun kelapangan, malah banyak ditemukan atribut yang baru dipasang.

" Kalau, tim pasangan calon mau bekerjasama, mereka sudah menurunkan atribut calon setelah diberikan tenggat waktu, namun kami merasa terlecehkan sebab mereka mengindahkan surat panwas," Ungkap Ketua Panwaslu Kabupaten Muh Arifin Ali, yang ditemui saat melakukan penurunan atribut.

Menurut Arifin, dilapangan, banyak ditemukan atribut yang baru dipasang tim pasangan calon, padahal tim mereka sudah diberikan surat deadline pemasangan atribut calon.

" Kami malah menemukan diposko beberapa calon, ada atribut yang baru mereka pasang," Kata Arifin.

Dari penertiban atribut pasangan calon, panwas mencatat, atribut pasangan Haji La Tinro La Tunrung-Nur Hasan yang paling banyak ditertibkan, sementara yang paling sedikit adalah pasangan Umar Leha-Amin Palmansyah. (Mg15)
Selengkapnya...

Panwas sempat bersitegang dengan Dinas Tata Ruang.

ENREKANG--Saat sedang menertibkan atribut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati,Senin, 23 Juni, Panwas sempat bersitegang dengan Dinas Tata Ruang terkait baliho Muspida Cup III yang didalamnya tertuliskan nama Haji La Tinro La Tunrung.

Panwas menilai, nama Haji La Tinro La Tunrung yang tertulis dalam baliho itu dan berwarna kuning bisa mempengaruhi pemilih sementara Dinas Tata Ruang menilai baliho itu tidak ada kaitannya dengan atribut pasangan Calon.

" Kita tidak ingin mendapat sorotan dari masyarakat terkait baliho itu, sebab dalam baliho itu tertera nama salah satu calon yang akan maju dalam Pilkada," Kata Ketua Panwas Kabupaten Enrekang, Muh Arifin Ali, S.H, yang ditemui disela-sela penertiban atribut calon.

Arifin mengatakan, Panwas menilai baliho itu sudah termasuk Atribut sosialisasi calon. Sedang Dinas Tata Ruang, melihat Baliho itu adalah iklan untuk menyukseskan kegiatan Muspida Cup III.

" Saya hanya melihat Kegiatan Muspida Cupnya saja dan Haji La Tinro La Tunrung sebagai sponsor kegiatan itu, dan tidak ada kaitannya dengan politik," Kata Pelaksana Harian Dinas Tata Ruang Firman Hasri.

Setelah melakukan negosiasi bersama, diputuskan untuk menghubungi panitia pelaksana, Chairul La Tanro, terkait dengan baliho Muspida Cup III.

Saat dihubungi, lewat telepon, Chaerul La Tanro mengatakan, Panwas tidak punya hak untuk menurunkan Baliho itu sebab tidak ada kaitanya dengan Sosialisasi Calon.

" Coba lihat, adakah foto Haji La Tinro yang terpasang disitu, dan juga namanya tertera sebab Haji La Tinro yang mensponsori kegiatan itu," Kata Chaerul.

Chaerul juga menambahkan, Baliho itu belum diturunkan sebab masyarakat perlu tahu kegiatan Muspida Cup III dan terkait izin pemasangan baliho itu, Chaerul mengatakan Baliho itu dipasang sesuai izin sampai tanggal 31 Desember 2008. (Mg15)
Selengkapnya...

Kepala Diknas Warning Sekolah Tidak Pungut Biaya.

ENREKANG--Kepala Dinas Pendidikan Nasional Enrekang, Djajadi Silamma, memberikan peringatan keras kepada kepala sekolah mulai dari SD-SMA di Kabupaten Enrekang untuk tidak memungut biaya pendaftaran siswa baru. Jika ditemukan, Diknas akan memberikan sanksi keras hingga pencopotan Kepsek.

" Pokoknya saya warning kepada kepala sekolah untuk tidak melakukan pengutan biaya pendaftaran atau apapun namanya bagi siswa baru saat mendaftar di sekolah," Kata Djajadi, yang ditemui, Senin 23 Juni.

Menurut Djajadi, peringatan keras itu dikeluarkan Diknas demi kepentingan masyarakat. " Janganlah membuat masyarakat terbebani dengan pungutan-pungutan, pemerintah harus berpihak pada masyarakat," Ungkap Djajadi.

Saat diberitahu adanya pungutan di SD 55 Kadeppe Maroangin, Djajadi langsung menelpon Kepala Cabang Diknas Maroangin untuk mencari tahu kebenarannya dan mengingatkan KCD Maroangin untuk memberikan peringatan jika itu benar. (Mg15)
Selengkapnya...

Empat Perempuan Pencuri Susu Di Bekuk.

ENREKANG-- Empat orang perempuan bersama satu orang anak kecil, Pencuri Susu Bayi di tiga daerah, akhirnya dibekuk Aparat Kepolisian dari Satuan Lalu Lintas setelah terjadi aksi kejar-kejaran, Kamis, 05 Juni Kemarin.

Para kawanan pencuri susu ini, Yakni Yulianti, Anti, Asriani, dan Ramsita, dan satu anak kecil Dilla (3) Anak dari Yulianti, dibekuk setelah mobil Xenia DD 720 JD yang mereka pakai menabrak pohon dan masuk selokan dijalan Arif Rahman Hakim, dekat Mesjid Taqwa Enrekang. Mantang alias Rames, Sopir mobil itu melarikan diri dan hingga kini masih Buron.

Bripda Muh Mirza. F, yang menangkap kawanan pencuri itu mengungkapkan, Saat dirinya sedang jaga di Pos Lantas, masuk telepon dari Polsek Anggeraja mengabarkan ada mobil Xenia hitam yang mencurigakan dan diduga pelaku pencurian.

" Akhirnya saya putuskan untuk menunggu dan mencegat mobil itu, tapi mereka malah tancap gas dan saya kejar," Kata Mirza yang melakukan pengejaran seorang diri.

Setelah diperiksa, terungkap jika kawanan pencuri itu berhasil mencuri 5 buah kaleng susu bubuk besar di Toko Ratu Kalena, Cakke. Sebelumnya, Kawanan pencuri itu juga berhasil membawa kabur 14 Kaleng susu berbagai merek di Palopo dan 15 kaleng susu berbagai merek di Tana Toraja.

Menurut Syafruddin, jika melihat modus Operandi mereka, sepertinya mereka ini sudah sering melakukan aksi seperti ini. " Tidak mungkin orang yang baru, dan ini pasti sudah profesional," Kata Syafruddin.

Syafruddin yang menceritakan modusnya mengemukakan, Sebelum melakukan pencurian, mereka berempat masuk dalam toko yang kelihatan ramai. Mereka kemuadian mengambil barang yang mereka Incar, kemudian mendekati kasir, disaat-saat kasir sedang sibuk melayani pembeli itulah mereka memasukkan barang mereka dalam tas dan Kabur. (Mg15)
Selengkapnya...

Organda Tidak difungsikan

Enrekang-- Ketua Organda Enrekang, H. Muchlis menilai selama ini, Dinas perhubungan sebagai pembina Organda tidak pernah memberikan fungsi yang jelas pada Organda.

Selain itu, Kata Muchlis, Organda selama ini tidak dapat berbuat apa-apa sebab selama ini, Organda seperti macan Ompong.

" Siapa yang mau kita bela, Anggota saja kita tidak punya, sebab pemerintah tidak mau melakukan pembinaan dan tidak mau kalau Organda itu hidup," Kata Muchlis.

Muchlis mengatakan, Organda tidak pernah melibatkan diri dalam penentuan kenaikan tarif. " Selama ini Organda tidak pernah mau melibatkan diri dalam menentukan tarif, sebab siapa yang mau diperjuangkan," Kata Muchlis.

Kesadaran para pengusaha angkutan uuntuk berorganisasi dan masuk dalam keanggotaan Organda itu tidak ada.(Mg15)
Selengkapnya...

Sopir Angkutan Desak Pemerintah Keluarkan Tarif Resmi.

ENREKANG--Sopir Angkutan Daerah Kabupaten Enrekang mendesak pemerintah segera mengeluarkan Tarif resmi Angkutan agar ada penyeragaman tarif.

" kalau begini keadaanya, kita sungkan menaikkan tarif, tapi kalau tidak dinaikkan kita terjepit, dosatu sisi, penumpang yang dikorbankan," Kata Gasali, Sopir angkutan Enrekang-Papi.

Gasali menjelaskan, Tarif yang ada saat ini sangat beragam. Rata-rata kenaikan Tarif antara Rp. 1000-5000.

Untuk Enrekang Duri misalnya, Tarifnya naik dari Rp 10.000 menjadi Rp 15.000, Enrekang-Cakke dari Rp 7.000 menjadi Rp. 10.000.

" Kalau Enrekang-papi saya hanya naikkan seribu rupiah saja, dari Rp 6000 jadi 7000," Kata Gasali.

Menurut Gasali, Pemerintah secepatnya mengeluarkan tarif resmi untuk dijadikan acuan agar tidak muncul keresahan diantara penumpang dan sopir.

Senada dengan Gasali, Husain, Sopir Angkutan Enrekang-Tungka, menghimbau pemerintah secepatnya mengeluarkan tarif. " kalau kita lihat, tarif Enrekang-Sudu itu kenaikannya sudah sangat tinggi, sementara kami ini cuma naik Rp. 2000," Kata Husain.
Selengkapnya...

Pelantikan Bupati Belum Pasti.

ENREKANG--Pelantikan Lody Sindangan sebagai Bupati Enrekang menggatikan Haji La Tinro La Turung sampai saat ini masih simpang siur. Isu yang beredar lewat HP wartawan, Lody Sindangan akan dilantik, Sabtu, 07 Juni.

Lody Sindangan yang dicegat wartawan,Kamis 05 Juni, saat menuju mobilnya kalah mempertanyakan kepada Asisten I Bidang Pemerintahan, Amiruddin.
)
" Tanya saja sama pak Amiruddin, sebab dia yang mengetahui pasti tentang rencana itu," Kata Lody, sambil masuk dalam mobilnya. Lody Sindangan meninggalkan kantor untuk menghadiri undangan Gubernur Sul-Sel di Makassar.

Amiruddin, yang ditanyapun menjawab, sampai saat ini, Surat Keputusan Mendagri tentang pengangkatan Lody Sindangan sebagai Bupati belum sampai dimejanya.

" Belum ada SK yang sampai, kita masih menunggu, kok kalian sudah dapat kabar," Kata Amiruddin.

Menurut Amiruddin, Pemerintah bersama DPRD langsung akan menjadwalkan pelantikan Bupati jika SK dari mendagri tentang pengangkatan Bupati itu sudah turun. (Mg15
Selengkapnya...

Interpelasi bukan untuk menahan pelantikan Lody.

Enrekang-- Hak Interpelasi yang ditujukan oleh enam orang anggota dewan bukanlah untuk menunda atau menahan surat pelantikan Lody Sindangan sebagai Bupati Enrekang.

" Saya kira interpelasi tidak akan sampai ke situ, itu akan melanggar aturan," Kata Muhammad Nurman, AS. SH, Anggota DPRD dari Fraksi Peduli Ummat, yang ditemui selasa, 03 juni.

Nurman, yang tidak ikut menandatangani usulan interpelasi, mengatakan, persoalan interpelasi adalah hal yang bisa saja dan ini adalah hak DPRD. " Mungkin karena, hak ini baru pertama kali dilakukan, maka seakan-akan ini sesuatu yang besar," Kata Nurman.

Menurut Nurman, walaupun dirinya tidak ikut bertandatangan, tapi dirinya memaknai, interpelasi yang diajukan oleh beberapa anggota dewan itu bertujuan untuk mencari persepsi yang sama dalam memandang persoalan netralitas pejabat dan PNS.

Nurman tidak melihat, Interpelasi itu mengarah untuk menahan pelantikan Lody Sindangan sebagai Bupati, sebab jika hal itu dilakukan, itu sudah melanggar aturan. (Mg15) Selengkapnya...

2 Fraksi Setuju Interpelasi

Enrekang-- Lima Anggota Fraksi Golkar dan satu anggota Fraksi Daulat Ummat akhirnya sepakat mengajukan hak interpelasi kepada Ketua DPRD. Dalam Aturan, Interpalasi dapat diajukan jika diusulkan oleh lima orang anggota Dewan atau lebih.
Lima Anggota Golkar itu adalah Drs. Andi Natsir, M. Idris Sadik, H.Abd Rahman, H. AM. Zubir, Drs. H. Mustakim dan Satu anggota Fraksi Peduli Ummat adalah Fit Salija.

Dalam suratnya kepada Ketua DPRD, hak interpalasi yang diajukan 6 orang anggota dewan itu terkait ketidaknetralan Plh Bupati Enrekang, H.M. Lody Sindangan dalam Pilkada Enrekang. Dalam surat tidak dijelaskan ketidaknetralan Lody itu bentuknya seperti apa.

Idris Sadik, salah satu penandatangan Interpelasi mengatakan dalam aturannya, penggunaan hak interpelasi itu minimal didukung oleh lima anggota dewan. " tapi sekarang sudah enam anggota yang setuju, jadi sudah bisa kita ajukan," kata Idris Sadik kepada wartawan akhir pekan lalu.
Idris menambahkan, jumlah legislator yang sepakat untuk menginterpelasi Lody itu, dipastikan masih akan bertambah, hanya saja karena belum sempat bertandatangan sehingga belum bisa disebutkan nama-namanya.
Idris menjelaskan, penggunaan hak interpelasi itu diajukan dewan karena ada indikasi pejabat bupati Lody Sindangan tidak netral dalam Pilkada ini, hal ini lanjut dia, tentu bertentangan dnegan aturan yang ada.
"Sekarang kita sisah tunggu tindak lanjut dari pimpinan dewan, kapan usulan ini ditindak lanjuti dalam rapat paripurna," kata Idris.
Ketua DPRD ENrekang H Achmad ANggoro yang dikonfirmasi mengatakan bahwa usulan beberapa anggota dewan itu, masih perlu dikaji lebih dalam. "Kita mesti pelajari dulu baru mengambil tindakan, jadi saya belum bisa berkomentar banyak," kata ANggoro singkat.
Lody Sindangan yang dihubungi via ponselnya kemarin mengeaskan bahwa selaku pejabat bupati, dirinya tetap netral dalam Pilkada Enrekang ini. Kendati demikian kata dia, jika dewan ngotot untuk melakukan interpelasi, maka dirinya siap untuk melawan dan buka-bukaan di dewan.
"Saya sudah berkali-kali katakan bahwa saya tetap netral di Enrekang, tapi kalau dewan ngotot, maka saya akan melawan dan buktikan siapa sebenarnya yang pantas untuk diinterpelasi," tegasnya.
Dia menjelaskan, justru Partai Golkarlah yang selama ini banyak menggerakan pejabat bahkan melakukan intimidasi untuk memilih salah satu kandidat. Mulai dari Kepala desa hingga para Camat.(Mg15)
Selengkapnya...